Binjai – Puan soal Bambang Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dimintai komentar soal penunjukan FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Tengah menggantikan
Saat itu, Puan hanya memberi jawaban singkat: “Tanya ke DPP, itu urusan partai.” Kalimat ini menegaskan bahwa persoalan mutasi jabatan adalah internal struktur DPP PDIP
Sebelumnya, DPP PDIP melalui SK Nomor 16 Tahun 2025 dan AD/ART 2025 menegaskan larangan rangkap jabatan—yakni seorang kader DPP tak boleh menduduki posisi struktural di DPD atau DPC.
Baca Juga : Anggota DPR Usul KAI Sediakan 1 Gerbong Kereta Merokok: Saya Yakin Bermanfaat :
Karena aturan tersebut, Bambang Pacul yang merangkap sebagai Ketua DPD Jateng dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP harus melepaskan jabatan di tingkat provinsi.
Sebagai gantinya, DPP menunjuk FX Rudy sebagai Plt Ketua DPD Jawa Tengah—sebuah langkah konsolidasi struktural menjelang pelaksanaan konferensi daerah dan cabang.
Langkah ini dipandang sebagai alih tugas, bukan sanksi politik—dengan Bambang Pacul kini mengampu wilayah lain seperti Sumsel dan Kaltim serta fokus pada pemenangan Pemilu 2029.
Pengamat dari UNDIP menilai FX Rudy sebagai figur tepat untuk membawa PDIP Jateng “reborn”—memotivasi konsolidasi dan arah baru ini
Penunjukan juga merespons sorotan Ketua Umum Megawati pada Kongres VI
FX Rudy kemudian menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Bambang Pacul sebagai bentuk etika organisasi dalam proses serah terima.
Dengan demikian, struktur partai di tingkat provinsi tetap stabil sementara persiapan konferensi berjalan efektif.
Hal ini mencerminkan prinsip PDIP dalam menjaga keputusan strategis berada di tangan pusat guna menghindari spekulasi politis.
Bagi kader seperti Bambang Pacul, alih tugas bukan berarti pengucilan, tapi transformasi fungsi strategis nasional
Penugasan FX Rudy juga menunjukkan kepercayaan DPP pada figur yang mampu menjaga kestabilan internal sekaligus mempersiapkan elektoral 2029.
Dengan Puan menjaga jarak, publik melihat adanya keteraturan dalam internal PDIP—bahwa keputusan basis di DPP.
