Kajari Binjai Ungkap Alasan Kasus Korupsi DBH Sawit Lebih Cepat Ditangani daripada Dana Insentif Fiskal
BINJAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Sumatera Utara, akhirnya menjelaskan alasan mengapa proses penyelidikan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit berjalan lebih cepat dibandingkan kasus Dana Insentif Fiskal (DIF) yang nilainya jauh lebih besar.
Dua kasus tersebut sama-sama menjadi sorotan publik di Kota Binjai. Namun, perbedaannya terletak pada kecepatan proses hukum yang ditempuh. Kasus DBH sawit senilai Rp14,9 miliar sudah menetapkan tiga tersangka, sedangkan kasus DIF dengan nilai Rp20,8 miliar masih belum menghasilkan satu pun tersangka hingga kini.
baca juga : Logitech Rilis Muse Stylus Khusus Apple Vision Pro
Kasus DIF Lebih Dulu Terungkap, Tapi Lambat Penanganan
Ironisnya, kasus dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal justru lebih dulu muncul ke publik dibandingkan kasus DBH sawit. Status perkara DIF bahkan telah naik dari penyelidikan ke penyidikan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat Binjai. Banyak yang mempertanyakan mengapa kasus dengan nilai kerugian lebih besar dan lebih dulu diproses malah terkesan jalan di tempat, sementara kasus DBH sawit bisa ditangani cepat dan tuntas.
Penjelasan Kajari Binjai: Kasus DBH Sawit Lebih Sederhana
Menjawab hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Iwan Setiawan, memberikan penjelasan terbuka kepada wartawan. Menurutnya, perbedaan kecepatan penanganan kedua kasus tersebut disebabkan oleh tingkat kompleksitas yang berbeda.
“Pelaksanaan penyidikan DBH ini terus terang merupakan kejahatan konvensional. Kasusnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dan sudah sering kami tangani sebelumnya,” jelas Iwan.
Ia menegaskan, penyidik Kejari Binjai sudah memahami pola dan petunjuk modus kejahatan dalam kasus DBH sawit.
“Kita sudah tahu petunjuk-petunjuknya, sehingga ini buat kami lebih mudah memahami dan menanganinya dibandingkan kasus Dana Insentif Fiskal (DIF) yang cakupannya lebih luas, besar, dan kompleks,” sambung Iwan.
DIF Dinilai Lebih Rumit dan Melibatkan Banyak Pihak
Berbeda dengan DBH sawit yang cenderung sederhana, kasus Dana Insentif Fiskal melibatkan lebih banyak instansi dan dokumen keuangan. Proses penelusuran aliran dana, audit administratif, serta klarifikasi pihak terkait memerlukan waktu lebih panjang.
“Kasus DIF mencakup banyak aspek dan bersinggungan dengan berbagai aturan transfer pusat-ke-daerah. Karena itu, butuh ketelitian ekstra untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab,” ujar salah satu sumber di internal kejaksaan.
Hingga kini, penyidik Kejari Binjai masih menunggu hasil audit kerugian negara dari lembaga berwenang untuk memperkuat unsur pidana dalam kasus tersebut.
Masyarakat Pertanyakan Perbedaan Penanganan
Meski Kajari Binjai sudah memberikan penjelasan, sebagian masyarakat tetap menilai ada kejanggalan dalam perbedaan kecepatan proses hukum kedua kasus itu.
Pengamat sosial dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay, menilai transparansi penegakan hukum menjadi kunci agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
“Permasalahan ini penting untuk ditindaklanjuti agar tidak muncul kecurigaan atau prasangka buruk di tengah masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara adil dan proporsional,” tegas Rahim.
baca juga : Termasuk Jalur Binjai-Langsa, Ini 50 PSN Jalan Tol di Era Prabowo
Komitmen Kejari Binjai
Kejari Binjai memastikan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Kajari Iwan menegaskan, setiap perkara yang ditangani akan diproses sesuai mekanisme hukum, tanpa intervensi pihak mana pun.
“Semua proses berjalan sesuai bukti dan alat hukum. Kami berkomitmen untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi di Binjai secara profesional dan transparan,” pungkasnya.
