Binjai – Phnom Penh, Kamboja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh membantah tudingan yang menyebut pihaknya menelantarkan empat Warga Negara Indonesia (WNI) asal Binjai, Sumatra Utara.
Dalam pernyataan resminya, KBRI Phnom Penh menegaskan bahwa mereka telah memberikan pendampingan dan perlindungan maksimal sesuai prosedur terhadap keempat WNI tersebut.
Baca Juga : Pergantian Jitu Luis Milla yang Mengantar Indonesia ke Semifinal
“Kami membantah tuduhan yang menyebut kami menelantarkan WNI. Sejak awal kasus ini mencuat, kami telah melakukan berbagai upaya perlindungan,” ujar pejabat KBRI Phnom Penh
Keempat WNI tersebut diketahui sempat terlibat dalam kasus dugaan penipuan online dan menjadi korban sindikat perdagangan orang di wilayah perbatasan Kamboja.
Namun sesampainya di Kamboja, para WNI itu justru dijadikan pekerja paksa dalam aktivitas ilegal
“Sejak menerima laporan, KBRI langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan kepolisian setempat untuk mengamankan para korban,” lanjut pernyataan KBRI.
KBRI juga telah memberikan bantuan logistik, makanan, dan keperluan harian kepada para WNI selama proses pendampingan berlangsung.
Selain itu, proses verifikasi identitas, pendataan, serta pengecekan kondis
“Kami terbuka terhadap kritik, tetapi informasi harus berdasarkan fakta yang valid. Keselamatan WNI adalah prioritas utama kami,” tegas perwakilan KBRI.
Proses repatriasi atau pemulangan para WNI ke Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian dokumen dan izin keluar dari pemerintah Kamboja.
KBRI juga telah menghubungi keluarga masing-masing WNI di Indonesia dan memberikan informasi perkembangan kasus secara berkala.
Pihak keluarga mengaku sempat khawatir, tetapi kini merasa lega setelah mengetahui bahwa kerabat mereka dalam kondisi aman.
Menlu Retno Marsudi sebelumnya menegaskan bahwa setiap WNI di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
Retno juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran kerja luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.
Pemerintah terus bekerja sama dengan aparat di berbagai negara untuk memutus jaringan perdagangan orang lintas negara.
Sementara itu, KBRI Phnom Penh juga mengajak media dan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi isu-isu sensitif.
Penyebaran informasi yang keliru dapat menghambat proses diplomatik dan menyulitkan perlindungan WNI secara keseluruhan.
